Buntut Kebijakan Pemerintah Terkait Penghapusan Tenaga Honorer, Satpol PP Ancam Demo

BATASTIMOR.COM - Kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun ini menuai kontra hingga ada ancaman demonstrasi besar-besaran.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai mengancam nasib para tenaga honorer.

Salah satu yang mengancam akan melakukan demo adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Baca Juga: Tepis Isu Rekayasa yang Beredar di Media, Adi Mesakh Pastikan Diri jadi Korban Pemerasan Alfred Baun

Bahkan Satpol PP telah menyiapkan puluhan ribu anggota untuk menggelar aksi demonstrasi.

Aksi tersebut bakal dilakukan di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan demo jika permintaan mereka kerap diabaikan.

Baca Juga: Disebut Rekayasa OTT Ketua Araksi NTT, Adi Mesakh Bantah

Menurutnya, pihaknya saat ini sedang menunggu informasi dari KemenPAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri karena permintaan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disampaikan.

Ia pun menjelaskan bahwa Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas akan melakukan rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas status kepegawaian Satpol PP.

"Kemarin saya dapat info ketika kami beraudiensi dengan Menpan-RB, nanti kita akan dikabari hasilnya pada tanggal 21 Maret ketika menpan RB sudah bertemu dengan para DPR RI dan apeksi," ungkap Fadlun, Kamis (16/3/2023).

Baca Juga: Modus Jadi Calo di BPJS Ketenagakerjaan Sikka NTT, Kepala Cabang Sesalkan Tindakan Itu

Fadlun menegaskan, Kemendagri selaku instansi pembina Satpol PP semestinya mendukung permintaan tersebut.

"Karena memang kami itu adalah anak-anak beliau. Kami yang menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi ketika pemerintah selaku Mendagri dan Menpan RB tidak mau memperjuangkan kami, kami 90.000 akan melaksanakan aksi besar-besaran," ungkapnya.