Masuk Sekolah Jam 5 Pagi Memicu Pelanggaran Hak Anak, KPAI Tegaskan Hal Ini Ke Kadis Pendidikan NTT

BATASTIMOR.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut bersuara atas kebijakan yang diberlakukan masuk sekolah pukul 05.30 wita, bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Hal tersebut dinilai dapat memicu pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT )

Adapun surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) nomor 169/19/KPAI/03/2023, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi.

Baca Juga: Wow! Mengejutkan 5 Rektor Kampus Negeri di Indonesia Miliki Kekayaan Nyaris Rp. 100 Miliar, Ini Daftarnya

Bahwa berdasar telaah, KPAI berpendapat, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena dapat memicu pelanggaran terhadap pemenuhan anak sebagaiman tercantum dalam pasal 4,6,8 dan 10 undang -undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam surat rekomendasi yang ditanda tangani ketua KPAI, Ai Maryati Solilah, mencantumkan rekomedasi KPAI, bahwa sesuai undang - undang (uu) nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, orangtua dan masyarakat, mengacu pada hal tersebut agar setiap kebijakan, tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak atau peserta didik dan peran serta masyarakat.

KPAI juga minta agar Pemerintah NTT, dapat memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dasar dan kajian atas kebijakan jam sekolah dimulai pukul 05.30 wita.

Baca Juga: Lantik Kepengurusan HIPPMAB - Kupang, Paulinus : Jadi Pemimpin Harus Punya Prinsip Rasa Memiliki

Sebelumnya kebijakan jam masuk sekolah diwajibkan pukul 05.00 wita, pertama kali diterapkan di SMA negeri 6 Kupang, pada tanggal 27 Pebruari 2023, namun menimbulkan gejolak dan penolakan serta protes dari masyarakat dan Ombudsman.

"Apa kira - kira urgensinya masuk jam 5 pagi ?, saya sampaikan saran ini agar dipertimbangkan," kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton.

Baca Juga: Siaga 98 Dukung Komisi III DPR RI Panggil Menkopolhukam dan PPATK Terkait Transaksi 300 Triliun di Kemenkeu

Akibat gejolak dan penolakan masyarakat serta Ombudsman, kebijakan itupun merubah waktu dari wajib mulai sekolah pukul 05.00 wita menjadi 05.30 wita dan diberlakukan di 10 SMA/SMK hingga hari ini, Sabtu, 18 Maret 2023. ***