Rancangan PKPU Pembagian Dapil dan Alokasi Kursi, Disetujui DPR RI

BATAS TIMOR - Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024, di Gedung DPR, Senin (6/2/2023).

Kesimpulan rapat dibacakan Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, berisikan satu poin yakni Rancangan RPKPU tentang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024 beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU, yakni sebagai berikut , (a) Rancangan Dapil DPR RI Pemilu 2024 beserta peta daerah pemilihan, (b) Rancangan Dapil DPRD Provinsi Pemilu 2024 beserta peta daerah pemilihan, (c) Rancangan Dapil DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024 beserta peta daerah pemilihan. 

Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan segala masukan dari anggota unsur DPR RI kemudian penuntutan dalam negeri, Bawaslu RI dan DKPP RI.

Baca Juga: Bupati Malaka Lantik Dua Nakes Jadi Camat

Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy'ari, bersama Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro PUU Nur Syarifah, Kepala Biro AHPS Andi Krisna serta Kepala Pusat Data dan Informasi Nur Wakid Aliyusron menyampaikan Rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024 Mulai dari undang-undang dasar hingga pasal per pasal yang ada dalam rancangan Peraturan KPU tersebut.

Baca Juga: Lantik Nakes Jadi Camat! Birokrasi SN - KT Dinilai Buruk, Begini Jawaban Bupati Malaka

Usai pembacaan rancangan PKPU, Kementerian Dalam Negeri (yang diwakili Dirjen Polpum dan Dirjen Dukcapil), Bawaslu dan DKPP memberikan tanggapan atas rancangan PKPU tersebut. ***